Kebijakan Pemerintah untuk Pendidikan Bangsa Indonesia

Sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tugas dan peran pemerintah adalah memajukan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa Indonesia.

Mengingat akan pentingnya perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia, bunyi pembukaan UUD RI ’45 tersebut tidak boleh diabaikan oleh pemerintah. Salah satu proses menuju negara yang berkembang dan maju tidak akan lepas dari taraf pendidikan anak bangsa ini. Jika kualitas pendidikan anak bangsa ini mengalami perombakan bahan spekulasi saja, maka negara ini tidak akan bisa menghindar dari deformasi pendidikan itu sendiri. Pentingnya pendidikan akhir-akhir ini perlu kita soroti kembali. Karena di balik peran pemerintah untuk memajukan pendidikan masih bergelimbung dengan dunia perpolitikan yang hanya menguntungkan pihak tertentu.

Urgensitas pendidikan anak bangsa ini harus benar-benar mendapat perhatian serius dari pemerintah. Tanpa ada perhatian yang serius dari pemerintah terhadap dunia pendidikan, degenarasi akan menjadi sesuatu yang lumrah dalam tatanan kehidupan bangsa di negeri ini. Secara spontanitas pula degradasi bangsa Indonesia akan semakin terlihat jelas oleh bangsa-bangsa lain yang lebih mementingkan dunia pendidikan dari segalanya.

Sektor Profesi

Salah satu yang menjadi flek hitam yang menggurat pada wajah pendidikan anak bangsa ini adalah menganggap pendidikan sebagai wahana untuk mendapat pekerjaan dengan profesi yang kelak akan diperoleh. Hal demikian patut kita kritisi lebih spesifik lagi. Memang ada sebagian yang terungkap bahwa mereka melanjutkan pendidikan bukan memprioritaskan keilmuan yang kelak bisa dipertanggung jawabkan bagi negeri ini. Akan tetapi mereka meilih dan memilah pendidikan yang bisa membawa mereka kepada profesi yang bisa menjadikannya kaya. Kaya dalam artian mudah mendapat uang dengan status pendidikan tertentu.

Jika kita melihat dari berbagai lulusan sekolahan yang melanjtukan dunia pendidikannya ke Perguruan Tinggi (PT) lebih memilih jurusan yang berwawasan pendidik (istilahnya fakultas tarbiyah). Fakultas tarbiyah itu sendiri identik dengan sebuah wahana baru untuk mempermudah menjadi PNS. Tanpa masuk ke jurusan yang khusus untuk pendidikan (mengajar) mereka enggan untuk semangat belajar lebih maksimal. Hal yang seperti ini terkadang menjadi hal yang sangat urgen ketika memasuki dunia kampus. Dunia pendidikan yang dijadikan wahana untuk mempermudah mendapat pekerjaan ketika tamat harus menjadi sorotan baru oleh bangsa ini. Insiatif yang bisa membawa pada sportifitas memajukan kehidupan bangsa ini dengan sinar prospek yang cerah harus ditekankan semaksimal mungkin kepada generasi berikutnya.

Itu lagi terlihat saat anak-anak akan menghadapi Ujian Nasional (Unas) yang sering kali melakukan hal-hal yang berbau mistik, seperti berdoa dan melakukan berbagai ritual agar lulus dalam Unas. Padahal jika kita memang benar-benar memperhatikan dunia pendidikan selayaknya mengajak mereka untuk belajar secara realistis sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Bukan malah melakukan ritual yang bisa jadi dengan ritual itu kita lulus dalam Unas namun pengetahuan dan pendidikan kita tidak sama dengan apa yang kita peroleh saat Unas. Mereka hanya ingin lulus bukan malah mengutamakan kualitas pendidikan.

Pendidikan yang dijadikan sebagai sarana untuk mempermudah mendapat sebuah profesi itu menunjukkan betapa sangat miskinnya bangsa ini. Kinerja pemerintah dalam memberantas kemiskinan di tanah air ini bisa dikata tidak sukses. Selain hal itu abstrak, juga merupakan politik kalangan politikus dengan janji untuk memberantas kemiskinan di Indonesia demi kepentingan partai poitiknya belaka. Hakikatnya, anak bangsa ini masih mencari pendidikan berkualitas untuk sepeser uang, bukan untuk suatu kemajuan bangsa.

Pendidikan vs Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu agenda utama masyarakat kita. Pemerintah mulai menggarap beberapa kebijakan untuk menepati janjinya dalam rangka memberantas kemiskinan. Dengan berdalih kemiskinan, sehingga biaya penghidupan mudah didapat. Ini kita bisa lihat dari peran pemerintah dengan kebijakannya dalam memfasilitasi masyarakat miskin dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian Raskin, dan Jamkesmas. Ini merupakan salah satu agenda utama pemerintah yang seharusnya kita dukung sepenuhnya. Namun perlu dicermati kembali eksistentsinya terhadap perkembangan pendidikan masyarakat yang tergolong miskin.

Selain itu pula, perlu kita tanggapi kembali dari kebijakan pemerintah dalam rangka memberantas kemiskinan di Indonesia. Mereka yang miskin, mereka yang mendapat BLT, belum menunjukkan perilaku hidup sejahterah dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah secara cuma-cuma. Pemanfaatan BLT itu sendiri masih tidak jelas digunakan untuk apa oleh masyarakat penrerima BLT tersebut. Mereka masih tetap miskin, mereka masih banyak yang meminta-minta karena kelaparan. Mereka putus sekolah. Kemana bantuan itu? Kemana  kebijakan pemerintah?

Realisasi kebijakan pemerintah dalam memberantas kemiskinan harus benar-benar tercermin dalam kehidupan bangsa ini. Jangan biarkan ada masyarakat yang meminta-minta dan putus pendidikan hanya karena alasan ekonomi. Karena pemerintah telah merealisasikan perannya bagi dunia pendidikan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan bagi masyarakat miskin sudah berjalan sejak lama. Dengan beberapa kebijakan tersebut, masyarakat menengah ke bawah yang menerima bantuan dari pemerintah harus lebih memikirkan prospek anak bangsa ini agar bisa lebih memajukan pendidikan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Kemiskinan bukan alasan lagi saat ini, karena berbagai kebijakan pemerintah untuk memberantas kemiskinan telah terpenuhi. Cuma pemanfaatan bantuan itulah kurang diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat bawah yang menerima. Pemerintah dalam memajukan bangsa ini tidak harus dengan memberikan bantuan untuk penghidupan bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Akan tetapi pemerintah mampu memberikan bantuan pendidikan bagi mereka yang tergolong menengah ke bawah.

Kemiskinan kali ini tidak bisa diberantas dengan pemberian bantuan penghidupan kepada masyarakat. Karena kenyataannya kemiskinan masih bergejolak dalam kehidupan ini. Realisasi dalam rangka pemberantasan kemiskinan harus dengan menyekolahkan anak bangsa yang memang mereka pantas mendapat bantaun sebagaimana mestinya. Mereka benar-benar tergolong miskin. Karena bisa jadi mereka yang hanya ingin mendapat biaya penghidupan mengaku miskin. Kebijakan pemerintah dalam memberantas kemiskinan harus labih bersifat mendidik, agar mereka yang miskin mampu menghidupi dirinya tanpa harus menunggu kebijakan pemerintah lagi.

 

Sumber : https://junaidikhab.wordpress.com/2012/12/10/kebijakan-pemerintah-untuk-pendidikan-bangsa-indonesia/